News

Loading...

Jumat, 13 Agustus 2010

PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENGADAAN LANGSUNG

Pendahuluan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[1]. Perjanjian itu bermacam-macam bentuknya, tergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak pembuat perjanjian. Pelaksanaan perjanjian mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada buku ketiga tentang perikatan yang menganut sistem terbuka, berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan setiap bentuk perjanjian yang dikehendaki dan semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka pembuat perjanjian. Kebebasan yang diberikan adalah bukan berarti bebas sebebasnya tapi dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan baik, dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam menjalankan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu, Pemerintah tidak mungkin menjalankan sendiri, untuk itu diundanglah para rekanan dari perusahaan swasta guna menyediakan atau mengadakan barang/jasa. Rekanan tersebut diseleksi dan dipilih melalui prosedur, tata cara yang berlaku sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Timbulnya perjanjian pemborongan dilator belakangi oleh pesatnya kegiatan pembangunan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup manusia. Pada awalnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal pembangunan memerlukan tenaga kerja yang cukup besar adalah melalui kerjasama, yaitu suatu kerjasama yang ada dalam masyarakat untuk saling membantu dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan seseorang, dimana orang yang dibantu tersebut melakukan hal yang sama pada oaring yang telah membantu menyelesaikan pekerjaan. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka cara kerjasama tersebut ditinggalkan masyarakat dalam hal untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Kita mengetahui bahwa masing-masing orang mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan suatu hal yang pasti bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itu orang yang berusaha mempromosikan dirinya pada spesialisasi dan tertentu, misalnya keahlian penggunaan bidang teknologi dan kemampuan menyediakan tenaga kerja. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam hal pembangunan, maka berkembang jugalah bidang-bidang yang salah satunya bidang usaha perjanjian pemborongan yaitu usaha yang memanfaatkan keahlian nya, kemampuan menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan orang yang membutuhkan dengan mengharapkan balas dan jasa berupa sejumlah harga borongan tertentu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharapkan masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan maka dibutuhkan suatu kesepakatan masing-masing yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak yang mengatur kesepakatan-kesepakatan para pihak dalam hal, pihak yang mengerjakan disebut pemborong dengan pihakk yang memborongkan pekerjaan disebut pemberi kerja inilah yang disebut pemborongan pekerjaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka pemerintah juga menerapkan itu dalam meyelesaikan pekerjaannya dengn cara memborongkan pekerjaan dengan menyeleksi pemborong. Berdasarkan hasil seleksi, panitia pengadaan barang/jasa mengumumkan dan menunjuk rekanan sebagai Team Work (teman kerja) atau rekanan yang berkualifikasi sebagai pengada barang/jasa atau juga disebut sebagai pemasok kepada pihak pemerintah. Berdasarkan itulah mereka membuat surat perjanjian, yaitu isinya untuk pemborongan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pada pokoknya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak agar apa yang telah disepakati bersama dapat diwujudkan dan direalisasikan dengan baik, namun dalam pelaksanaanya di lapangan kadang-kadang ditemui penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan seperti penyimpangan terhadap pelaksanaan prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Karena itu terhadap penyimpangan tersebut perlu adanya penyelesaian sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal-hal yang diuraikan diataslah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: Prosedur Pembuatan Perjanjian Pemborongan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pengadaan Langsung.

Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana Prosedur pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prosedur pengadaan langsung?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prosedur pengadaan langsung.

Tinjauan Umum Perjanjian.

Pengertian Perjanjian.

Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan selain dari pada undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun karena undang-undang. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari pengertian yang diberikan oleh Subekti yaitu “overeenkomst” yang sama artinya dengan perjanjian. Sebab suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan, karena dua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu[2].

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan uraian tersebut ternyata untuk “overeenkomst” dikenal dua istilah, perjanjian dan persetujuan[3].

Defenisi tersebut menurut para sarjana masih banyak kekurangan, sehingga banyak mendapatkan kritikan dari para sarjana hukum, diantaranya Abdulkadir Muhammad, ia menyebutkan bahwa rumusan dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai beberapa kelemahan yaitu:

1. Hanya menyangkut satu pihak saja.

2. Kata perbuatan juga menyangkut tanpa consensus.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

4. Tanpa menyebutkan tujuan.

Dalam kaitan dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat rumusan perjanjian diatas, selanjutnya Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hal dalam lapangan harta kekayaan[4].

Selain kelemahan yang disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad, menurut R.Setiawan bahwa pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kurang lengkap dan juga sangat luas. Kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas karena dengan digunakan kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbutan hukum, yaitu perbutan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sehingga perumusannya menjadi persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[5].

Selain defenisi perjanjian yang disebutkan diatas, R. Subekti dalam bukunya hukum perjanjian mendefenisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[6].

Bardasarkan beberapa pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kepada kesepakatan kehendak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ditujukan kepada terjadinya akibat hukum dengan mengindahkan syarat-syarat yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Jenis-jenis Perjanjian.

Perihal tentang jenis-jenis perjanjian sampai saat ini para ahli hukum masih mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena ahli hukum membagi jenis-jenis perjanjian itu dalam sudut pandang yang berbeda. Menurut sumber hukumnya, perjanjian dapat dibedakan atas lima yaitu:

1. Perjanjian dalam lapangan hukum perdata (Famile Rechtelijk Overeenkompst).

2. Perjanjian kebendaan (Zakelijk Overeenkomst).

3. Perjanjian yang letaknya dalam perjanjian hukum acara perdata (Perjanjian bukti).

4. Perjanjian publik (Publik Overeenkomst).

5. Perjanjian obligator.

a. Pejanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama (Benoemde en on Benoemde Overeenkomst).

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

d. Perjanjian penghargaan atas jasa dan perjanjian untung-untungan.

e. Perjanjian konsesual dan riil.

Azas dan Syarat Sahnya Perjanjian.

Berkaitan dengan perjanjian yang sedang dibahas ini maka perlu diperhatikan mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat dijumpai dalam Pasal 1338 yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.”

Pada uraian diatas dapat dijumpai beberapa azas yang patut diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, azas itu antara lain:

1. Azas konsensualitas.

Azas konsensualitas ini menerangkan suatu perjanjian lahir detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian maksudnya dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Azas ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat suatu perjanjian, dimana disini penting ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, sebab dengan kata sepakat itu timbul suatu perjanjian, sejak detik itulah terjadinya suatu ikatan perjanjian antara para pihak.

2. Azas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda).

Asas Pacta sunt servanda ini merupakan azas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak, jadi suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan karenanya perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, maka pihak ketiga yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak akan mendapat kerugian karena adanya perjanjian itu. Maksud dari azas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

3. Azas kebebasan berkontrak.

Azas kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dari kebebasan yang diberikan diatas kepada para pihak yang terpenting adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam BW, karena pada waktu BW diciptakan, azas ini sudah merupakan azas umum, bahwa sudah bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, ini semua merupakan hak azasi manusia atau orang tersebut. Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya dalam bukunya “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” mengatakan:

Dengan azas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang[7].

Azas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selain itu dalam melaksanakan suatu kesepakatan atau perjanjian apa saja, para pihak tentunya harus mempunyai itikat baik. Tanpa adanya itikat baik dari para pihak, baik itu bagi si pengguna barang/jasa maupun yang menyediakan barang/jasa apa saja itu dinamakan melanggar hukum yang berlaku.

Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, di mana perjanjian itu dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut adalah sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut dan setelah adanya permohonan pembatalan perjanjian tersebut, dan diputuskan oleh Hakim, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal. Sedangkan untuk syarat yang ketiga dan keempat termasuk kedalam syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Djumadi dalam bukunya “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja” mengatakan bahwa:

Apabila yang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian adalah syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, karenanya tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal, hal itu karena objek yang diperjanjikan batal maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum[8].

Akibat perjanjian.

Apabila kata sepakat telah tercapai maka sejak saat terjadinya perjanjian itu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat hukum dari suatu perjanjian terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang.

2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

3. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

Berakhirnya perjanjian.

Hapusnya perikatan harus dibedakan dengan berakhirnya perjanjian, karena suatu perikatan dapat menjadi hapus tetapi perjanjian merupakan sumber perikatannya masih tetap ada, misalnya perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran hapus sedangkan perjanjian belum. R.setiawan dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” yang menyebutkan istilah perjanjian dengan persetujuan mengatakan, persetujuan dapat berakhir karena:

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya ditentukan bahwa persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. Misalnya menurut Pasal 1066 ayat 3 bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat 4 pasal 1006 dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. Misalnya jika salah satu pihak meninggal, persetujuan menjadi hapus

4. Pernyataan menghentikan persetujuan (Opzegging), Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara.

Tinjauan Perjanjian Pemborongan.

Pengertian Perjanjian Pemborongan Dan Pengaturannya.

Menurut Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Selain defenisi yang disebutkan tersebut oleh para ahli atau sarjana tentang perjanjian pemborongan terdapat berbagai rumusan yang dikemukakan, antara lain menurut Djumialdji perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar satu harga yang ditentukan[9], sedangkan menurut Subekti perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan[10].

Dari defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau dengan kata lain yang terkait dalam perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja yaitu pihak kesatu disebut yang memborongkan / prinsip / bouwheer / aanbestender / pemberi tugas dan sebagainya. Selain itu juga bahwa objek dari perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya (het maken van werk).

Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1604 s/d 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan khusus yang dibuat Pemerintah seperti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bentuk dan Sifat Perjanjian Pemborongan.

F.X DJumialdji dalam bukunya “Perjanjian Pemborongan”, mengenai bentuk perjanjian pemborongan mangatakan bahwa: Perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktek, apabila dalam perjanjian pemborongan menyangkut biaya yang besar biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis. Untuk proyek-proyek Pemerintah perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu[11].

Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil artinya perjanjian pemborongan tersebut ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain, jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputus secara sepihak maka pihak lain dapat menuntut. Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar, maksudnya perjanjian tersebut dibuat dalam model-model formulir yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.

Jenis-jenis Perjanjian Pemborongan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 30 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tiga jenis perjanjian pemborongan yaitu:

1. Berdasarkan bentuk imbalan:

a. Lump sum.

Lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

b. Harga satuan.

Harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu (jasa konsultan, jasa pemborongan, pemasokan barang[12]), yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

c. Gabungan lump sum dan harga satuan.

Kontrak Gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

d. Terima jadi (turn key).

Terima jadi (turn key) adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/kontruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

e. Persentase.

Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

2. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:

a. Tahun tunggal.

Tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1(satu) tahun anggaran.

b. Tahun jamak.

Tahun jamak adalah kontrak pelaksaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

3. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:

a. Kontrak pengadaan tunggal.

Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

b. Kontrak Pengadaan bersama.

Kontrak Pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Peserta Dalam Perjanjian Pemborongan.

Didalam perjanjian pemborongan terdapat pihak-pihak yang terkait didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung terkait. Baik yang terkait maupun tidak terkait dalam perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan. Peserta dalam perjanjian pemborongan yaitu sebagai berikut:

1. Prinsipal (bouwheer/aanbesteder/kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemberi tugas).

Pihak yang memborongkan atau pemberi tugas dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta. Adapun tugas dari pemberi tugas adalah:

a. Memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pemborongan.

b. Menerima hasil pekerjaan.

c. Membayar harga bangunan

2. Pemborong (rekanan, aanamar, contractor).

Pemborong adalah pihak yang diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan dengan dokumen-dokumen perencana yang telah disiapkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan menerima imbalan pembayaran menurut jumlah yang telah ditetapkan. Pemborong dapat berbentuk perorangan ataupun badan hukum. Tugas pemborong adalah:

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek.

b. Menyerahkan pekerjaan.

3. Perencana (arsitek).

Perencana adalah perusahaan yang menurut persyaratan untuk melakukan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan lingkungan, perencanaan karya beserta kelengkapannya. Dalam pemborongan, apa bila pemberi tugas adalah pemerintah, sedangkan perencana juga pemerintah maka terjadi hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana adalah pihak swasta yaitu konsultan perencana, maka hubungannya di atur dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal atau perjanjian pemberian kuasa tergantung tugas yang dilakukan konsultan perencana. Adapun tugas perencana dapat dibagi dua yaitu:

a. Sebagai penasehat.

Perencana mempunyai tugas membuat rencana biaya dan gambar bangunan sesuai dengan pesanan pemberi tugas. Hubungan pemberi tugas dengan perencana sebagai penasehat dituangkan dalam perjanjian pemberian jasa tunggal.

b. Sebagai wakil.

Perencana bertugas sebagai pengawas, dengan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Hubungan antara pemberi tugas dengan perencana sebagai wakil dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa.

4. Pengawas (direksi).

Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborongan. Disini pengawas memberikan petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaiaan opname dari pekerjaan.

Resiko Perjanjian Pemborongan.

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak[13]. Mengenai resiko perjanjian pemborongan dapat di lihat dalam Pasal 1605 s/d Pasal 1607 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Pasal 1605 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimana pun musnah sebelumnya pekerjaan itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut.”

2. Pasal 1606 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika si pemborong diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya.

3. Pasal 1607 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Jika di dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, musnahnya pekerjaan itu terjadi di luar suatu kelalaian dari pihak si pemborong, sebelum pekerjaan itu diserahkan, sedangkan pihak yang memborongkan tidak telah lalai untuk memeriksa dan menyetujui pekerjaannya, maka si pemborong tidaklah berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali apabila musnahnya barang itu disebabkan oleh sesuatu cacat dalam bahannya.”

Meskipun undang-undang sudah mengatur ketentuan resiko dalam beberapa pasal yang telah dikemukakan diatas, namun demikian dalam hal ini tidak terlepas dari adanya azas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka pengaturan resiko dalam perjanjian pemborongan dapat ditentukan secara terperinci dalam perjanjian yang dibuat diantara mereka melebihi dari apa yang ditentukan dalam pasal-pasal yang mengatur masalah resiko, sehingga dengan demikian ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak lagi dipergunakan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur masalah sanksi dalam perjanjian pemborongan yaitu terdapat dalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

1. bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurang nya 10/00(satu perseribu) perhari dari nilai kontrak.

2. Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang atau jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan yang dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. konsultan perencanaan yang tidak cermat mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.”

Berakhirnya Perjanjian Pemborongan.

Perjanjian pemborongan dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan telah selesai.

Pekerjaan telah selesai oleh pemborong setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan telah dibayar oleh pihak yang memborongkan. Didalam perjanjian pemborongan dikenal adanya dua macam penyerahan yaitu:

a. Penyerahan pertama yaitu penyerahan pekerjaan fisik setelah selesai 100%.

b. Penyerahan kedua yaitu penyerahan pekerjaan setelah masa pemeliharaan selesai.

2. Pembatalan perjanjian pemborongan.

Mengenai pembatalan perjanjian pemborongan, menurut Pasal 1611 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

“Pihak yang memborongkan, jika dikehendaki demikian, boleh menghentikan pemborongannya, meskipun pekerjaannya telah di mulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya.”

3. Kematian pemborong.

Menurut Pasal 1612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong. Pihak yang memborongkan harus membayar pekerjaan yang telah diselesaikan, juga bahan-bahan yang telah disediakan, demikian juga ahli waris pemborong tidak boleh melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa izin yang memborongkan. Oleh karena itu ahli waris dari yang memborongkan dapat melanjutkan atau membatalkan dengan kata sepakat kedua belah pihak. Pada waktu sekarang pemborong adalah berbentuk badan hukum, maka dengan meninggalnya pemborong, perjanjian pemborongan tidak akan berakhir karena pekerjaan dapat dilanjutkan anggota lain dari badan hukum tersebut.

4. kepailitan yang dinyatakan dengan keterangan hakim.

Pailit adalah keadaan dimana debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya, maksudnya tidak mampu membayar hutang atau memenuhi prestasi[14]. Jika pemborong jatuh pailit, maka ini berakhir terhentinya pekerjaan fisik, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan kembali. Dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya pada pemborong atau wakilnya untuk minta ganti rugi.

5. Pemutusan perjanjian pemborongan.

Pemutusan perjanjian pemborongan ini karena adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur[15]. Dalam hal ini terjadi antara pihak pemborong dan pihak yang memborongkan proyek. Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang telah ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atas gugatan dari si pemberi tugas, Hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian ataupun seluhnya beserta akibatnya. Akibat pemutusan perjanjian maksudnya di sini adalah pemutusan untuk waktu yang akan datang (ontbinding voor de toekomst), dalam arti bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap di bayar (nakoming van hetverleden), namun mengenai pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputus.

Prosedur Pembuatan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Cara Pengadaan Langsung.

Perjanjian pemborongan yang dibuat oleh para pihak antara pemerintah dengan rekanannya harus tertuang dalam surat perjanjian (kontrak). Perjanjian pemborongan tersebut merupakan perjanjian konsensuil, yaitu suatu perjanjian yang terjadi sejak dicapainya kata sepakat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kata sepakat disini maksudnya persetujuan para pihak untuk membuat perjanjian, isinya sama-sama disetujui untuk dipatuhi dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

Perjanjian pemborongan suatu pekerjaan pekerjaan dalam hal mengenai pelaksanaan pemborongan untuk proyek-proyek pemerintahan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,. cara memborongkan proyek dapat dilakukan dengan 4 (empat) macam cara pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Pelelangan umum.

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan dengan mengumumkan secara luas melalui media masa secara terbuka, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Semua pemilihan peyediaan batang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.

2. Pelelangan terbatas.

Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan diantara pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau klasifikasi kemampuannya[16]. Ketentuan yang berlaku bagi pelelangan terbatas sama dengan ketentuan berlakunya pelelangan umum sepanjang dalam pelelangan terbatas tidak diatur tersendiri atau secara lain. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan yang diyakini terbatas, maka pemilihan penyediaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas.

3. Pemilihan langsung.

Pemilihan langsung adalah penunjukan pemborongan/rekanan sebagai pelaksana pemborongan tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

4. Pengadaan langsung.

Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah (GEL), tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Nilai proyek untuk pengadaan langsung adalah berkisar antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Djumialdi dalam bukunya, mengatakan pengadaan langsung dilakukan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

a. Sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pengadan langsung dilakukan antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) berarti dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik/notaris.

b. Diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya[17].

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan dengan dengan cara pengadaan langsung. Pada prosedur pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaannya maka terlebih dahulu dilakukan pembentukan panitia pengadaan yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan penerbit Surat Keputusan (SK) panitia tersebut dengan mencantumkan nama dari satuan kerja yang melaksanakan pengadaan langsung.

Prosedur pembuatan perjanjian pemborongan suatu pekerjaan pengadaan langsung yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kualifikasi.

Panitia/pejabat pengadaan melakukan kualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi.

2. Permintaan penawaran dan negoisasi harga dilakukan sebagai berikut:

a. Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.

Peserta pengadaan langsung untuk pekerjaan ini adalah perusahaan yang telah melakukan perkenalan untuk mengajukan penawaran dalam rangka pelaksaan pekerjaan. Adapun syarat-syarat administrasi sebagai bahan evaluasi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan langsung kegiatan pengadaan bibit kopi arabika sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu harus melampirkan:

1) Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

2) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3) Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDR).

4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ surat pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

5) Foto Copy SPT tahun terakhir.

6) Foto Copy Akte Perusahaan.

Kesemuaan persyaratan tersebut diatas dilampirkan bersama dengan syarat penawaran.

b. Setelah penawaran tertulis masuk, panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negoisasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan.

Cara memasukan dokumen penawaran yaitu penawaran dibuat dengan sistem satu sampul, dimana keseluruhan dokumen penawaran dimasukan ke dalam satu sampul yang mencakup semua persyaratan yang diminta terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga. Didalam surat penawaran harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam mengajukan harus dilengkapi dengan dokumen syarat pengadaan langsung seperti tersebut diatas.

2) Surat penawaran dimasukan ke dalam sampul tertutup, dimana keseluruhan dokumen penawaran dimasukan ke dalam satu sampul yang mencakup ke semua persyaratan yang diminta kelengkapan administrasi, teknis dan penawaran harga.

3) Surat penawaran dialamatkan kepada Panitia Pengadaan Langsung Satuan Kerja Pengadaan Barang/Jasa

4) Surat penawaran beserta kelengkapannya tidak boleh ada ceretan Tipe-X.

5) Surat penawaran dan dokumen dibuat rangkap 3(tiga).

6) Surat penawaran yang terlambat dikirim/dimasukan melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat di terima panitia.

7) Surat penawaran diajukan didasarkan atas harga pasti (fixed Cost).

8) Surat penawaran tidak boleh dikirimkan kepada anggota panitia atau pejabat lainnya.

c. Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negoisasi.

3. Penetapan pengadaan langsung.

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negoisasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan yang kemudian dikeluarkan oleh pejabatnya atas usulan penetapan rekanan yang ditetapkan berdasarkan laporan hasil seleksi dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menetapkan salah satu peserta rekanan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan pemborongan.

4. Penunjukan penyedia barang/jasa atau pemasok.

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang/jasa atau pemasok yang ditunjuk. Untuk pekerjaan yang dimaksudkan kemudian pengguna barang atau jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan/rekanan sebagai pemasok.

5. Pemberian pekerjaan.

Setelah ditetapkannya rekanan, maka panitia pengadaan langsung satuan kerja Pengadaan Bibit Kopi Arabika mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan sebuah surat.

6. Penandatanganan kontrak.

Pengguna barang/jasa dalam hal ini pemerintah/instansi menyiapkan kontrak (perjanjian) pemborongan suatu pekerjaan 2007, yang ditanda tangani oleh pihak pertama pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, pihak kedua rekanan (perusahaan) dan mengetahui biasanya oleh Kepala Dinas terkait yang mengadakan pengadaan barang/jasa. Penandatanganan dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) serta dana telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran. Perlu diketahui bahwa dalam kontrak tersebut perlu dijelaskan masa kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses lahirnya perjanjian pemborongan dengan pengadaan langsung, harus melalui tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini pengadaan langsung harus memenuhi syarat-syarat administrasi, teknis dan operasional yang kemudian panitia pengadaan langsung menetapkan rekanan dalam pengadaan langsung yang akan bertindak selaku rekanan.

Kesimpulan.

Prosedur pembuatan perjanjian pemborongan suatu pekerjaan yang didasarkan pada pengadaan langsung haruslah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat dalam tata cara pengadaan langsung yang ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk menentukan rekanan dalam pengadaan langsung adalah calon rekanan yang telah melakukan perkenalan untuk mengajukan penawaran, setelah panitia melakukan penelitian dan mempelajari lebih lanjut atas penawaran yang diajukan akhirnya panitia menunjuk perusahaan sebagai rekanan penyedia barang/jasa atau pemasok untuk suatu pekerjaan pengadaan atau pemborongan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di instansi terkait.

Daftar Pustaka.

A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogjakarta, 1979.

Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

FX. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

HIR/RBG.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum cet. Ke 13, Pradnya Paaramita, Jakarta, 2000.

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 2008.



[1] R.Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

[2] A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogjakarta, 1979, Hlm. 8.

[3] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm. 1.

[4] Abdulkadir Muhammad dalam Suryadinata Lbn Gaol, Perjanjian Pemborongan antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT. Dwi Daya Perdana dalam Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Air di Kabupaten Solok (Skripsi), FHUA, Padang, 2007, Hlm 10-11.

[5] R. Setiawan, Op. Cit, Hlm. 49.

[6] R.Subekti, Op. Cit, Hlm. 1.

[7] Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 46.

[8] Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 22.

[9] Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 4.

[10] R.Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 58.

[11] F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 4.

[12] Jasa konsultan adalah layanan jasa keahlian profsional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk peranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. Pemasokan barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemasokan barang. Lihat Pasal 1 Bab I Kepres 80 Tahun 2003.

[13] R.Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit, Hlm. 59.

[14] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum cet. Ke 13, Pradnya Paaramita, Jakarta, 2000, Hlm. 85.

[15] Salim H.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 98.

[16] Daftar Rekanan Mampu (DRM) merupakan daftar dari perusahaan-perusahaan yang lulus prakualifikasi serta merupakan acuan persyaratan bagi peserta pelelangan.

Prakualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya. Prakualifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang usaha pokoknya ialah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi dan pengadaan barang/jasa.

Prakualifikasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A.Registrasi adalah pencacatan dan pendaftaran data yang meliputi:

1. Data Administrasi.

2. Data Keuangan.

3. Data Personalia.

4. Data Perlengkapan.

5. Data Pengalaman Pekerjaan.

B.Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaan.

C. Kualifikasi adalah penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaannya.

[17] Djumialdji, Op. Cit, Hlm. 126.

3 komentar:

firdaus mengatakan...

info yang sangat berguna, sal
am kenal

aldian harikhman mengatakan...

salam kenal kembali...
smoga bermanfaat walau PP nya sudah yg baru heheh...

TUMBUR SAUT HORAS S. mengatakan...

Mantap Mas...
Semoga bermanfaat bagi Masyarakat Indonesia. Amen.