News

Loading...

Jumat, 15 Januari 2010

ANALISA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

PENDAHULUAN.

Air merupakan salah satu sumber kehidupan mutlak untuk mahkluk hidup. Ketersediaan dan kebutuhan harus seimbang untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air. Kelebihan air terutama di musim hujan di suatu tempat bisa menjadi masalah seperti banjir atau longsor. Namun kekurangan air terutama pada musim kemarau juga menimbulkan masalah, yaitu timbulnya bencana kekeringan. Keberadaaan, ketersediaan, kebutuhan dan penggunaan sumber daya air tergantung dari banyak aspek yang saling mempengaruhi saling memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Sejarah terbitnya Undang-Undang Sumber Daya Air ini merupakan suatu proses yang cukup panjang. Ada yang pro maupun ada yang kontra untuk diterbitkan. Isu-isu timbul selama proses penerbitannya, antara lain privatisasi, ekspor air, peningkatan fungsi ekonomi dan berkurangnya fungsi sosial yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa air merupakan kepentingan semua pihak (water is everyone's business).

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 UUD 45 yang berisi[1]:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan sumber daya air akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang sumber daya air agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air harus sesuai dengan prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip[2]:

1. Good governance principle,

2. Subsidiary principle,

3. Equity principle,

4. Priority use principle,

5. Prior appropriation principle,

6. Sustainable development principle,

7. Good sustainable development governance,

8. Principle of participatory development.

SEJARAH PENGATURAN KEBIJAKAN AIR DI INDONESIA.

Sejarah pengaturan kebijakan air di Indonesia selama masa penjajahan Belanda ditetapkan dalam Algemeen Waterreglament (AMR) di tahun 1936 tentang peraturan perairan umum. Pada masa itu pemerintah Belanda tidak membebani masyarakat pengguna air untuk membayar iuran namun hanya ditekankan pada masalah pemeliharaan bersama. Walaupun pelaksanaan peraturan tersebut lebih diuntukkan untuk kepentingan penjajah, namun pada masa itu air belum menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Pada masa orde lama keluarlah Undang-undang Pokok Agraria (yang selanjutnya populer dengan sebutan UUPA) di tahun 1960. Pengaturan air dalam UUPA dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2 : " Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional." Ayat 3 : " Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi"[3].

Pada era pemerintahan Sokearno tersebut pemerintah tetap mengakui keberadaan swasta yang dikelola oleh putra bangsa atau swasta nasional dan dilarang keras untuk melakukan monopoli. UUPA sendiri secara konsepsi mampu memberikan pencerahan kepada kehidupan petani karena menjanjikan penataan sumber-sumber agraria umumnya dan pengelolaan air secara khusus untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian. Beberapa kenyataan diatas mengindikasikan bahwa pemanfaatan air masih seputar untuk mendukung kebijakan pertanian.

Dibawah rezim orde baru konsep "pembangunan" menjadi agenda penting kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Konsep bahwa politik adalah panglima di masa orde lama digantikan menjadi ekonomi adalah panglima. Keberhasilan pembangunan di kaitkan dengan kenaikkan GNP (Gross National Product). Di Indonesia ideologi dan teori pembangunan tersebut dilaksanakan dengan kontrol yang ketat oleh pemerintah. Kontrol ketat tersebut dimaksudkan supaya pembangunan yang bertumpu pada bantuan hutang luar negeri dan investasi dari perusahaan transnasional lainnya dapat berjalan mulus. Karena persyaratan agar modal dan investasi asing bisa masuk ke Indonesia adalah dengan terjaminya stabilitas politik dan keamanan disamping tersedianya tenaga buruh murah dan lemahnya UU lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong aktifnya peran swasta dalam setiap sektor-sektor pembangunan di Indonesia.

Masuknya hutang luar negeri di sektor air dimulai pada periode 1970-an saat Soeharto mencanangkan program revolusi hijau atau swasembada pangan. Kebijakan tersebut memang berhasil membawa Indonesia kepada keberhasilan swasembada beras di tahun 1984, tetapi keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan "keharusan" masuknya bisnis swasta ke sektor air karena program swasembada pangan tersebut dibiayai oleh hutang luar negeri. Hal itu juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Penguasaan negara pemerintah untuk mengelola sendiri persoalan pengelolaan sumberdaya air ternyata menimbulkan persoalan tersendiri, karena terbukti bahwa Negara tidak mempunyai sumberdaya yang memadai untuk pengelolaan tersebut. Maka pemerintah-pun beralih ke paham selanjutnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air tersebut[4].

Mulai awal tahun 1980-an tampak upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, khususnya dalam sektor sub-irigasi dan penyediaan air bersih. Setelah itu pada dekade 1990-an, upaya menarik minat dan menggandeng swasta dalam sektor pengairan tampak semakin gencar dilakukan. Upaya penarikan pihak swasta terhadap pengelolaan SDA tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintahan orde baru waktu itu yang dikendalikan oleh kekuatan modal asing. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara semasa orde baru tidak lain bertujuan untuk memuluskan program pembangunan yang bertumpu pada bantuan dan hutang luar negeri serta investasi dari perusahaan transnasional lainnya. Kebijakan pemerintah orde baru menyeret ketergantungan Negara kepada bantuan asing yang selalu meningkat dalam setiap repelita.

Masa reformasi ternyata belum bisa merubah substansi kebijakan di sektor air, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan jeratan hutang yang menimpa bangsa Indonesia akibat politik "pembangunan" di masa lalu. Hal tersebut tercermin dari kelahiran UU No. 7 tahun 2004 yang diindikasikan banyak pasalnya yang melanggengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air. Sebagaimana telah diketahui pada tanggal 19 Februari 2004, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumberdaya Air menjadi undang-undang baru. Undang-undang ini menggantikan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kelahiran Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tersebut mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan. Sebuah undang-undang, yang mengatur pengelolaan air lebih terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air, memang sangat dibutuhkan tetapi pada kenyataannya Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tersebut tampak didominasi oleh kepentingan ekonomis, air yang seharusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya dikuasai dan dikelola bersama karena bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak justru dikomersialisasikan karena ada pandangan yang melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam konsideran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam[5].

ANALISA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBERDAYA AIR DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berikut dibawah ini akan dikemukakan hasil analisa ada atau tidak termuat prinsip-prinsip tersebut dalam redaksional pasal atas Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang ditinjau dari ke-delapan prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam.

1. Good governance principle.

Sesuai dengan konstitusi yang ada, pemerintah yang “legitimate” diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam hal kewenangan ini, memberikan berbagai interpretasi dari kalangan lain yang umumnya menterjemahkan bahwa pemerintahlah yang menguasai sumber-sumber daya alam tersebut, padahal dalam amanat tersebut pemerintah diberi wewenang untuk mengelola dan hasilnya adalah semata-mata untuk rakyat Indonesia.

Agar supaya pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilaksanakan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah yang dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk memberi hak ekonomi kepada orang atau kelompok. Sehingga dengan demikian pemerintah tetap dibantu oleh rekan-rekan kerja dari pihak swasta sebagai stakeholder dan tentunya dengan pengawasan dari pengelola yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Dalam keterkaitannya dengan lingkungan, maka terdapat beberapa kriteria yang harus dilakukan dalam melaksanakan good governance yang dikatakan sebagai environmental governance, antara lain[6]:

a. Transparansi.

Adanya rumusan kebijakan yang terkait dengan masalah keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Wajib menyampaikan kebijakan/informasi secara berkala (contoh pada Laporan Tahunan dan Laporan keuangan) kepada stakeholder dengan tepat waktu, akurat, objektif, mudah dimengerti, setara dan sesuai dengan kaidah baku akuntansi, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-kepututusan tertentu dibuat dan bagaimana suatu perusahaan dikelola.

b. Akuntabilitas.

Adanya sistem pemantauan pelaksanaan fungsi,tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Direksi, Komisi Audit, Komisi Nominasi dan Remunerasi, Komisaris/Direksi/Manager serta melakukan evaluasi (audit) terhadap kinerjanya, Fit and Proper Test, Assesment ; Kepastian bahwa kebijakan perusahaan dan SOP telah dijalankan dengan benar ; Mutasi dan pelatihan pegawai secara regular, dll.

c. Fairness.

Keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap pihak yang berkepentingan. Menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai sportifitas dan profesionalisme. Tender dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur, menetapkan etika kerja dan pedoman perilaku serta melaksanakan survey tingkat kepuasan.

d. Independent.

Sebuah korporat bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Adakalanya kepentingan politis dari sekelompok atau sebagian orang yang mencoba mengatasnamakan pemerintah menginterfensi kebijakan-kebijakan strategis. Untuk itulah fungsi Komisaris dan Komite Audit harus benar-benar Independen agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik.

e. Responsibilitas.

Setiap korporat harus mengimplementasikan Corporate Social Responsibility, memiliki kepekaan pada stakeholders dan lingkungannya, membangun industri penunjang, menciptakan dan memelihara nilai tambah produk dan jasa.

Dalam hal ini pada Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah termuat ketentuan prisip hukum Good governance principle dalam pasal-pasalnya, antara lain oleh penulis diketahui Pasal 1 butir 2, pasal 2, pasal 4.

2. Subsidiary principle.

Subsidiaras di dalam manajemen sumber daya air adalah suatu yang jargon mengacu pada suatu situasi di mana suatu pengambilan keputusan menggerakkan untuk pemanfaatan sumber alam perlu dan utama pertama, bagi pribadi kepada pemerintah tingkatan yang paling rendah sebagai suatu otonomi. Jika pemerintah tingkatan yang paling rendah, sebagai contoh kotamadya, tidak bisa melaksanakan kemudian diwarisi kepada atasan yang segera, khususnya menyatakan atau pemerintah provinsi dan akhirnya kepada pemerintah nasional atau yang pemerintah pusat.

Sama halnya dengan prinsip Good governance principle, prinsip hukum ini juga telah dimuat seperti yang dijelasakan diatas dalam pasal-pasal Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu terdapat dalam pasal-pasal pada Bab II dan Pasal 53,54,55. Bab ini menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintahan mulai dari tingkat yang rendah hingga ke tingkat pusat.

Pada Bab II UU Sumber Daya Air mengenai Wewenang dan Tanggung Jawab terutama Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah di atasnya dapat mengambil peran penyelesaian masalah dalam pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumberdaya air oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 dalam hurup a. Terjadinya bencana alam berskala nasional yang terkait dengan air; atau …

Pasal ini mencoba menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi bencana alam maka pemerintah yang diatasnya dapat mengambil alih peran tersebut.

Sementara Pasal 53 menyebutkan kembali soal pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air antara lain terdapat dalam ayat 4 : Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 54 diatur tentang penanggulangan daya rusak air dengan cara mitigasi bencana, aktor serta pengaturan lebih lanjut dalam turunan UU ini, antara lain:

1. Penanggulangan daya rusak air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)dilakukan dengan mitigasi bencana.

2. Penanggulangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansiinstansi terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

3. Badan koordinasi sebagimana dimaksud dalam ayat (2) pada tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, di tingkat provinsi oleh Gubernur dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

4. Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat air sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal ini mulai berbicara tentang penanganan jika terjadi bencana yang terkait dengan air.

Sementara itu pada Pasal 55 kembali ditegaskan seperti yang tertuang dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penanngulangan bencana akibat air yang berskala nasional menjadi ytanggung jawab pemerintah dan diputuskan dalam keputusan presiden. Perhatiakan ayat (1) ini : Penanggulangan bencana akibat air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2)Bencana berskala nasional akibat air ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3. Priority use principle.

Priority use principle atau prinsip penggunaan prioritas adalah prinsip yang dalam pelaksaan ketentuan undang-undang haruslah berpedoman kepada kebutuhan manusia, penting harus mendukung kehidupan manusia. Ketentuan tersebut kita lihat dalam Pasal 2, 3, 4, 5,21,23,25.

4. Equity principle dan Prior appropriation principle.

Prinsip equity merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk menerima (share) hasil dari pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup dan sumber daya alam di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Prinsip prior appropriation, adalah prinsip yang memberikan hak kepada masyarakat sebagai pendahulu (orang pertama) yang pertama kali menempati suatu wilayah yang mengandung suatu kekayaan sumber daya alam, first in time-first in right principle.

Pada dasarnya Prior appropriation principle dan Equity principle lebih kurang sama. Kedua prinsip ini sangat penting untuk dimuat dalam suatu ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Kedua prinsip ini berkaitan dengan hak masyarakat (setempat) selaku subjek dari hukum itu sendiri yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai hak untuk pengelolaan, termasuk menikmati hasil yang diberikan oleh sumber daya alam (sumber daya air) di tempat mereka hidup. Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip hukum yang lain, kedua prinsip ini harus menjadi pertimbangan dalam menelorkan suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya air. Ketentuan mengenai prinsip ini dapat kita telaah dala pasal Pasal 6.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyebutkan bahwa penguasaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjangan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumberdaya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Bentuk pengakuan hak masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa tidak diharuskan melalui suatu peraturan daerah karena keberadaan masyarakat hukum adat sangat tergantung pada suatu komunitas masyarakatnya sendiri. Namun walau demikian pasal ini sudah cukup mencakup keterwakilan prinsip Equity dan Prior appropriation principle. Selain pasaltersebut diatas pada Bab XI tentang hak,kewajiban dan peran serta masyarakat juga mencakup keterwakilan prinsip Equity dalam UU sumber daya air.

5. Sustainable development principle.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan sumber daya air khususnya system pernyediaan air minum. Sejak akhir 1970an hingga saat ini penyediaan air minum khususnya dengan sistem perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi sejalan dengan upaya desentralisasi melalui PP No.14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum kepada daerah, urusan pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun urusan tersebut telah diserahkan, namum pendanaannya masih dapat dibantu sebagian oleh Pemerintah pusat. Penyerahan urusan pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum sebagai wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota tersebut.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 40 PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan rumusan “memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.”

Hal tersebut diatas jelas menyebutkan UU sumber daya air telah memenuhi prinsip Sustainable development atau dengan kata lain pengembangan prioritas. Dalam hal ini pihak terkaiat (pemerintah) berusaha melakukan pengembangan sumber daya air khusunya system pengembangan air minum tentu nya berdasarkan ketentuan UU sumber daya air dan peraturan terkait lainnya[7].

Namun dalam selain ketentuan diatas ketentuan UU sumber daya air tidak terdapat ketentuan yang menerangkan bahwa Pembangunan hanya boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kepentingan generasi yang akan datang dan poin tentang Sumber alam yang terbatas dalam penggunaannya, sumber alam bisa mendukung pengintegrasian lingkungan dan pengembangan. Seharusnya ditambahkan pasal pengaturan mengenai itu, sebagai contoh:

Pasal…

Sasaran pengelolaan sumber daya air adalah :

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup khususnya sumber daya air

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

d. tercapainya kelestarian fungsi air;

e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana;

f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan sumber daya air.

6. Good sustainable development governance,

Prinsip hukum ini terdapat dalam Pasal 2, seluruh pasal yang terdapat dalam Bab II, Bab IX tentang pemberdayaan dan pengawasan. Mengenai peradilan mandiri yang merupakan salah satu tolak ukur dalam prinsip Good sustainable development governance UU sumber daya air ini telah sesuai dengan prinsip hukum diketahui dari ketentuan pasalnya dalam Bab XIII tentang penyelesaian sengketa menyatakan jika kemudian terjadi sengketa dapat Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Principle of participatory development.

Di banyak negara, kendati bumi ini mengalami krisis pasokan air bersih, tapi air bersih juga dibuka untuk diprivatisasi, komodifikasi, expor dan perdagangan. Ini disebabkan oleh karena air, dipandang sebagai barang/komoditi (economic goods) yang dapat diperjualbelikan dan bukan sebagai barang sosial (social goods). Padahal, air merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh mahluk hidup di dunia ini. Negara harus menjamin akses rakyatnya terhadap air bersih dan air harus dipandang sebagai barang publik. Karenanya selama ini di kebanyakan negara, pengelolaan SDA dan pelayanan air bersih biasanya ditangani oleh perusahaan publik, seperti kalau di Indonesia dikelola oleh PDAM. Dalam hal ini pemerintah turut serta atau berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sumber daya air bersama pihak-pihak lain. Terkait hal demikian dapat di tehui dalam Pasal 14 (f), 15, 16, 82, 83, 84, 39, 70 yang mana ketentuan tersebut penurut saya sesuai dengan prinsip hukum yang ada yaitu Principle of participatory development.

PENUTUP.

Dari analisis di atas, dapat ditarik suatu simpulan, bahwa prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dapat berpengaruh dan merupakan pedoman terhadap pembuatan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan yang baik. Dalam hal ini Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara khusus dapat dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai mana yang disebutkan sebagai prinsip hukum pengelolaan sumber daya alam.

Sumber daya alam dikelola dan dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan suatu masyarakat atau pemerintah saja, akan tetapi semua masyarakat secara keseluruhan juga berhak menikmati termasuk masyarakat dalam arti generasi selanjutnya, merupakan suatu yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, sebab, jika air tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, maka dapat dipastikan kelangsungan hidup akan terancam. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam dalam rangka melakukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan demi kemaslahatan hidup bersama khususnya mengenai sumber daya air.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiprasetyo, 2006, Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air, http://adhi-prasetyo.blogspot.com/, Akses Internet Tanggal 11 januari 2010 09.01 AM.

Adi prasetejo, 2009, Good governance dan Pembangunan Berkelanjutan, http://prasetejo.wordpress.com, Akses Internet Tanggal 11 januari 2010 08.30 PM

Slide Sukanda Husin, SH, LL.M, Hukum Dan Prinsip Hukum, yang di sampaikan pada Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum UNAND (Universitas Andalas) Padang angkatan 09 tanggal 03 Januari 2010

Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



[1] Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2, 3, 4.

[2] Slide Sukanda Husin, SH, LL.M, Hukum Dan Prinsip Hukum, yang di sampaikan pada Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum UNAND (Universitas Andalas) Padang angkatan 09 tanggal 03 Januari 2010.

[3] Adhiprasetyo, 2006, Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air, http://adhi-prasetyo.blogspot.com/, Akses Internet Tanggal 11 januari 2010 09.01 AM.

[4] Adhiprasetyo, 2006, Ibid.

[5] Adhiprasetyo, 2006, Ibid.

[6] Adi prasetejo, 2009, Good governance dan Pembangunan Berkelanjutan, http://prasetejo.wordpress.com, Akses Internet Tanggal 11 januari 2010 08.30 PM

[7] Depertemen Pekerjaan Umum, 2005, Rencana Stategi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum BPP SPAM (Pdf), Akses Internet Tanggal 12 januari 2010 08.30 PM, Hlm 1-2

Tidak ada komentar: